Harga BBM Ganti Tiap 2 Minggu

Februari, Jokowi Prediksi Turun

9/01/15, 05:06 WIB

JAKARTA – Kebijakan baru soal mekanisme subsidi BBM terus dimatangkan. Salah satu opsi terbaru adalah mempercepat periode evaluasi penentuan harga keekonomian premium dan solar.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah mempertimbangkan skema evaluasi yang dilakukan oleh Pertamina dalam penentuan harga pertamax maupun pertamax plus, yakni tiap dua minggu. "Sekarang kan harga ditetapkan satu bulan sekali. Nanti bisa dua minggu sekali seperti pertamax," ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Negara Kamis(8/1).

Sebagaimana diketahui, harga premium dan solar Januari ditetapkan berdasar pergerakan harga minyak dunia dan kurs rupiah periode 25 November–24 Desember 2014. Karena itu, evaluasi harga dilakukan sebulan sekali.

Menurut Sofyan, opsi mempersingkat periode evaluasi menjadi dua minggu sekali dilakukan dengan pertimbangan agar perhitungan harga keekonomian lebih akurat dan up-to-date. "Jadi, lebih cepat mengikuti naik turunnya minyak dan dolar (AS)," katanya.

Sofyan menyebut, dengan perkembangan harga minyak dunia yang saat ini berada dalam tren menurun, evaluasi harga keekonomian BBM periode Februari yang menggunakan basis harga minyak dunia periode 25 Desember 2014–24 Januari 2015 juga berpotensi turun. "Saya yakin Februari turun lagi," ucapnya.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan juga terus memantau pergerakan harga minyak dunia, termasuk proyeksi para ahli bahwa harga minyak masih bisa turun ke level di bawah USD 50 per barel. "Nanti, akhir bulan, kami kalkulasi. (Harga premium dan solar) bisa turun lagi," ujarnya setelah makan siang bersama wartawan di Kelapa Gading kemarin.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) membantah bahwa harga BBM bakal diturunkan pada Februari. Menurut JK, belum ada pembahasan soal harga BBM. Pemerintah masih melihat perkembangan harga minyak dunia dan dinamika ekonomi global. "Belum dibahas soal itu. Nanti lah, lihat perkembangan dulu," ujar JK saat ditemui di Kantor Wapres kemarin.

Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, perubahan harga merupakan komitmen pemerintah dari sistem baru yang telah disepakati. Naik atau turun memang tidak bisa diprediksi. Sebab, harga minyak bisa saja rebound. Yang pasti, penentuan harga dasar BBM berdasar rata-rata indeks pasar dan nilai tukar rupiah. "Misalnya, pada 25 Desember 2014 hingga 24 Januari 2015 terjadi tren penurunan harga minyak berdasar indeks pasar, yakni MoPS (mean of platts Singapore). Lantas, rupiah menguat terhadap dolar. Maka, pada Februari harga BBM akan turun," urainya.

Saat mengumumkan harga baru, dia mengatakan bahwa ada dua jenis premium, yakni umum dan khusus tanpa subsidi. "Harga yang naik turun memang bisa membuat masyarakat kaget. Tetapi, kebijakan itu baik untuk membiasakan masyarakat dengan mekanisme harga sesuai keekonomian," lanjut dia.

Meski berubah, harga BBM penugasan untuk luar Jamali atau Jawa, Madura, dan Bali tetap sama. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah memberikan biaya tambahan distribusi sebesar 2 persen. Formula harga dasar ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan biaya distribusi bisa membuat harga di pelosok tidak terpaut jauh dengan Jamali. "Beda dengan BBM umum yang setiap liternya ditetapkan badan usaha," urainya. Biaya distribusi tidak ditanggung pemerintah. Tetapi, badan usaha diberi margin usaha paling rendah 5 persen dan tertinggi 10 persen dari harga dasar.

Sedangkan soal pandangan miring terhadap besaran harga yang disampaikan pemerintah, Sudirman Said menanggapi dengan santai. Misalnya hitungan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai harga premium dan solar masih mahal. "Siapa tahu asumsinya berbeda dengan hitungan Pertamina. Semua orang punya analisis. Nanti saya cek ke Pertamina," ucap dia.

Versi ICW, harga keekonomian premiun pada Januari Rp 7.013 per liter. Selisih cukup banyak dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 7.600. Untuk solar, hitungan ICW juga lebih murah, yakni Rp 6.607 per liter. Pemerintah sendiri menjual solar Rp 7.250 per liter dengan subsidi Rp 1.000.

Terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, tidak ada masalah kalau ada perubahan mekanisme lagi. Selaku penyalur, Pertamina siap menjalankan. Apalagi, selama ini perusahaan itu sudah terbiasa melakukan hal tersebut untuk pertamax. "Kami siap saja," katanya melalui pesan singkat.

Tidak rumit karena tinggal mengubah dasar penentuan harga saja. Kalau sebelumnya berdasar rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar pada 25 sampai 24 bulan sebelumnya, nanti diubah menjadi lebih singkat. Dia menyatakan tinggal menggeser rata-rata harga MoPS.

 sumber :http://www.jawapos.com/baca/artikel/11230/Harga-BBM-Ganti-Tiap-2-Minggu